Berbagai isu yang mengancam kehidupan negara dan bangsa, akhir-akhir ini cukup kencang melanda Tanah Air. Isu radikalisme, komunisme, intoleran, serangan siber, hingga kasus-kasus lainnya, harus disikapi oleh beberapa pihak saja. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengajak seluruh komponen untuk terlibat memberantas isu-isu yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa.

Demikian diungkapkannya usai rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017). Sebelumnya, Komisi I DPR juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) beserta jajaran.

“Saya kira hanya dengan kita tangani bersama-sama, integral dari semua elemen dan komponen bangsa serta upaya seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama yang dapat memberantas permasalahan isu radikalisme, terorisme, komunisme dan masalah-masalah yang akan mengancam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara,” kata Kharis.

Politisi F-PKS itu menyarankan, untuk meminimalisir isu-isu yang mengancam itu, agar dilakukan upaya preventif dari pihak-pihak terkait. Sehingga kejadian-kejaidan yang masuk dalam kategori radikalisme, terorisme dan komunisme tidak muncul.

“Upaya preventif ini yang kita harapkan dari seluruh mitra kerja Komisi I, secara bersinergi seluruh komponen bangsa, dan kita berharap ada kerjasama dari seluruhnya, termasuk dari penegak hukum,” harap Kharis.

Terkait peran BIN dalam mengidentifikasi isu-isu itu, Kharis yakin BIN mempunyai mekanisme untuk melakukan deteksi awal berbagai isu atau gerakan yang mengancam Indonesia.

“Karena bagi kami, BIN akan menjadi lembaga yang tangguh, sebagaimana yang dicita-citakan. Ketangguhan BIN akan bisa terwujud manakala aksi-aksi radikalisme, terorisme, atau hal-hal yang menjadi ancaman, tantangan, maupun gangguan bagi bangsa ini, bisa diantisipasi,” optimis Kharis.

Menutup wawancara, politisi asal dapil Jawa Tengah itu menjelaskan bahwa pada rapat itu juga dibahas mengenai anggaran ketiga kementerian dan lembaga itu, baik pada RAPBN-P 2017, maupun RAPBN 2018. “Kita membahas RKAKL, yang diusulkan kepada Komisi I DPR, yang kemudian nanti akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran,” tutup Kharis. (sf,mp)/foto:azka/iw.